Dualisme Sistem Hukum
 

Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental

merupakan dasar bagi para penegak hukum untuk menggunakan hukum

positif dari sistem Eropa Kontinental tersebut dalam membuat setiap

keputusan. Namun di sisi lain, cukup banyak peraturan perundang-undangan

pada sektor keuangan dan perbankan yang sangat dipengaruhi oleh sistem

hukum Anglo Saxon atau Common Law. Aplikasi kedua sistem hukum yang

berbeda tersebut dalam hukum positif di Indonesia pada sektor keuangan dan

perbankan dalam banyak hal telah mengakibatkan dis-harmoni, yang dapat

terlihat dari pengaturan yang tidak konsisten satu sama lain dari kedua sistem

hukum tersebut yang berpadu dalam suatu materi yang sama.

Sebagai misal, dalam perdagangan surat berharga tanpa warkat (scriptless

trading) umumnya dipergunakan aplikasi teknologi. Hal ini telah menjadi ciri

umum perdagangan di berbagai negara maju maupun di beberapa negara

berkembangan lainnya, termasuk Indonesia. Praktik scriptless trading ini hanya

dimungkinkan apabila disertai dengan suatu tanda tangan digital yang tidak

dikenal dalam sistem hukum positif di Indonesia, yang akan mengakibatkan

perdagangan tersebut tidak sah sehingga batal dengan sendirinya atau dapat

dibatalkan.

Ketimpangan ini umumnya diselesaikan dengan suatu aturan yang mempunyai

tingkat hierarkhi yang lebih rendah dari Undang-undang. Hal ini dapat saja

dilakukan sepanjang tidak terjadi suatu perselisihan hukum. Namum dalam hal

terjadi perselisihan hukum, maka akan menjadi hal penting untuk di

indentifikasi adalah “sistem hukum mana yang akan dianut oleh para penegak

hukum?”. Jawaban tentu saja “sistem hukum positif Indonesia yakni sistem

hukum Kontinental”. Namun keadaan ini sebenarnya merupakan tantangan

bagi para ahli hukum dalam menerapkan konsep “hukum sebagai sarana

pembaharuan” yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, yang

bermula dari konsep “law as a tool of social engineering” dari Roscoe Pound.

Dengan demikian, hukum harus diciptakan untuk kepentingan masyarakat dan

bukan sebaliknya.

Namun demikian masalah dualisme sistem hukum ini, dapat pula dipandang

sebagai suatu konvergensi positif dari dua sistem hukum yang berbeda.

Konvergensi kedua sistem hukum ini disebabkan utamanya oleh

perkembangan ekonomi dan Internasionalisasi pasar 5. Jadi, sebagai

multiplier effect dari konvergensi di bidang ekonomi, maka pada instansiinstansi

hukum yang relevan dengan bidang ekonomi juga terjadi konvergensi.

Dengan bidang ekonomi juga terjadi konvergensi. Walaupun ada konvergensi

ekonomi yang berakibat pada konvergensi di bidang hukum, pada

kenyataannya tidak semua aspek hukum yang bersifat prosedural tidak

5 Pistor, Katharina and Philip A. Wellons, The Role Of Law and Legal Institutions in Asian Economic

Development. Oxford University Press, New York-USA, 1999, hlm. 282.

terdapat konvergensi6. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan budaya

dan tradisi hukum di masing-masing negara7. Dengan dipandangnya

pertemuan yang tidak terhindarkan dari kedua sistem hukum yang berbeda ini,

maka konvergensi ini dapat lebih memudahkan regulasi yang akomodatif dan

kondusif bagi kebutuhan bisnis dan ekonomi. Patut pula dicatat faktor penting

lain yaitu kebijakan ekonomi jyang dilakukan oleh pemerintah dari negaranegara

Asia yang menjadi kunci yang determinan bagi perubahan sistem

hukum antara 1960 hingga saat ini 8.