ASPEK HUKUM KEUANGAN DAN PERBANKAN 

A. PENDAHULUAN

Kesulitan yang menimpa perekonomian Indonesia, terutama sejak terjadinya krisis

1997 yang masih berlangsung hingga tahun ini, mungkin tidak perlu terjadi apabila

antara lain dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip

manajemen keuangan perusahaan yang sehat yakni dengan antara lain

menyeimbangkan struktur permodalan sedemikian rupa sehingga keperluan

jangka pendek benar-benar dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka

pendek, sedangkan keperluan jangka penjang dibiayai dari sumber pembiayaan

jangka panjang. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan struktur permodalan

adalah pencerminan dari perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal

sendiri dari suatu perusahaan. Perbaikan struktur permodalan dunia usaha

merupakan keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkokoh daya

saing perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam terutama

dalam era globalisasi3. Upaya-upaya perbaikan dapat dilakukan salah satunya

dengan memperhatikan aspek-aspek good corporate governance, yang studi dan

risetnya makin banyak dilakukan oleh berbagai institusi baik dalam lingkungan

1. Disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar-Bali, 14-18 Juli 2003.

2 Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Direktur Eksekutif pada Bank

Pembangunan Asia (Asian Development Bank)

3 Jusuf Anwar, Peranan Hukum Sebagai Sarana Perdagangan Surat Berharga Jangka Panjang Dalam

Rangka Pembangunan Nasional, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung

Nasional maupun internasional. Globalisasi yang ditandai dengan adanya

perapatan dunia (compression of the world) telah mengubah peta perekonomian,

politik, dan budaya. Pergerakan barang dan jasa terjadi semakin cepat. Modal dari

suatu negara beralih ke negara lain dalam hitungan detik akibat pemanfaatan

teknologi informasi. Sejalan dengan itu, kegiatan perbankan sebagai urat nadi

perekonomian bangsa tidak luput dari dampak globalisasi. Dalam menjalankan

fungsi intermediary, perbankan menjadi pelaku ekonomi yang berperan

memudahkan lalu lintas dana melalui jasa transfer via media elektronik. Salah satu

permasalahan hukum dalam jasa perbankan adalah belum adanya peraturan yang

memberikan rambu-rambu bagi kegiatan transfer dana elektronik ini, seperti dasar

hukum transfer dana, status kepemilikan dana transfer, perlindungan hukum bagi

pengirim dan penerima dana transfer dalam hal terjadi kesalahan yang ditimbulkan

oleh pihak bank, kedudukan pemilik dana dalam hal ini bank dilikuidasi atau pailit.

Permasalah-permasalahan di atas memerlukan aturan agar memberikan

kepastian hukum bagi pengguna jasa perbankan.

Aspek-aspek hukum lain di dalam bidang keuangan dan perbankan juga banyak

mewarnai problematika di bidang ekonomi dan hukum, misalnya penyimpangan

BLBI, prudential principles yang dihadapkan dengan penurunan fungsi

intermediasi perbankan, munculnya fenomena fee-based income dalam praktik

perbankan, dan berbagai persoalan ekonomi-hukum lainnya, yang kesemuanya itu

perlu memperoleh perhatian kita bersama. Penerapan prinsip kehati-hatian

(prudential banking principles) dalam seluruh kegiatan perbakan merupakan salah

satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan

berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Implementasi prinsip ini

harus menyeluruh, tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit, tetapi

dimulai saat bank tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhi uji

kecukupan dan kelayakan (fit and proper test) yang tidak bersifat seremonial.

Ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan fit proper test bagi pengurus bank

masih memiliki banyak kelemahan, seperti masih dimungkinkannya pengurus yang

tidak lulus tes untuk tetap bertahan walaupun harus bertanggungjawab secara

pribadi.

Disamping itu, dalam memberikan kemudahan akses kepada para nasabahnya,

maka penggunaan mesin-mesin ATM, debit card dan credit card berpotensi untuk

merugikan nasabah melalui pembobolan rekening, kerusakan mesin, dan

kesalahan-kesalahan teknis lainnya yang belum tersentuh oleh rambu-rambu

hukum. Kewajiban bank untuk menyediakan mesin-mesin yang layak dan aman

seharusnya mengacu pada standart tertentu, yang secara berkala seharusnya

ditera/dikalibrasi ulang. Selama ini belum ada keseragaman mengenai standar

mesin yang layak untuk dioperasikan. Kasus-kasus yang menunjukkan bahwa

kerugian nasabah yang disebabkan tidak layaknya mesin yang digunakan sudah

cukup banyak mendorong dibuatnya standarisasi setiap teknologi yang digunakan.

Tanpa menafikkan keberadaan lembaga peradilan, praktik perbankan memerlukan

penyelesaian kasus-kasus perbankan yang ditangani secara professional,

menjamin stabilitas perekonomian dan kepercayaan masyarakat dan perbankan.

Kasus-kasus perbankan yang ditangani secara bertele-tele, publikasi yang gencar

dan peradilan yang tidak independen, akan meruntuhkan reputasi perbankan.

Oleh karena itu, perlu adanya gagasan untuk menciptakan mekanisme

penyelesaian yang efesien, efektif dan tetap menjaga reputasi perbankan4.

Hal penting lainnya adalah berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebagai mana di amanatkan oleh UU Perbankan, pembentukan Lembaga

Penjamin Simpanan harus sesegera mungkin diwujudkan menyusul akan

dihapuskannya kewajiban pemerintah sebagai penjamin dan berakhirnya tugas

BPPN. Aspek hukum yang perlu diperhatikan adalah mengenai status Lembaga

Penjamin Simpanan, perolehan dana jaminan dan pemanfaatan dana jaminan,

yang harus dituangkan dalam peraturan yang jelas. Selain itu, berkaitan dengan

berakhirnya tugas BPPN, perlu adanya lembaga sementara yang bertugas

4 Bandingkan dengan lembaga pasar modal yang sudah memiliki BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).

menyelesaikan seluruh kewajiban BPPN, terutama transaksi-transaksi yang sudah

dilakukan, dan bahkan kemungkinan tuntutan hukum, apabila dalam pengelolaan

aset, BPPN telah melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum.

Dalam upaya untuk mengcover banyaknya masalah dalam praktik keuangan dan

perbankan nasional tentu bukan hal yang mudah untuk dibahas dalam sebuah

paparan singkat, maka pada hubungan itulah paper ini akan berupaya membahas

lebih lanjut esensi dari berbagai permasalahan yang telah dianalisir dimuka

melalui pembahasan beberapa aspek hukum sektor keuangan dan perbankan,

yang dalam pembahasannya akan mengacu pada beberapa permasalahan utama

yang berkaitan dengan masalah sistem hukum, penerapan good corporate

governance dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, dan juga peran

hukum dalam mengakomodasi berbagai fenomena yang terjadi dalam bidang

keuangan dan perbankan.